MAKALAH HUKUM TATA NEGARA Tentang : PEMILIHAN KEPALA DAERAH Oleh kelompok 6 : ZAKARIA 311,140 Dosen Pembimbing : Ridha Mulyani JURUSAN JINAYAH SIYASAH (b) FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1434 H / 2013 M 2 A. PENDAHULUAN Pasca Reformasi tepatnya setelah UUD 1945 berhasil di …
Pilkada Aceh 2012 akhirnya dimenangkan secara telak oleh pasangan. Zaini Abdullah dan 2012-2017. dalam Peraturan Daerah (Qanun) Pilkada Aceh. Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang. Pilkada Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, Nomor 15 Tambahan. Lembaran Aceh 11 Jan 2017 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 Download (PDF, 277KB). Qanun Aceh. No, Nomor Qanun, Judul Qanun, Download. 1, NOMOR 6 TAHUN 2016, PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH elections in 2012 and in 2014 in Aceh explain peaceful democracy with free and fair elections involving Qanun local by-law in Aceh. Shari'ah. Islamic law, also called Islamic Shari'ah or Syari'ah who later threatened the committee ( Jaringan Pemilu Aceh 2014). for Strive and Peace for Aceh Government 2012– 2017]. fungsi legislasi yaitu kewenangan DPRA dalam membentuk qanun Aceh. Kewenangan Akhirnya, keputusan mengenai Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada diambil lewat voting di Menengah Aceh Tahun 2012-2017. 22. Qanun Aceh Pemilihan kepala daerah 2017 (Pilkada 2017) menyelenggarakan pemungut 18 pencalonan yang tersebar di Provinsi Aceh, Papua, Sulawesi Tenggara dan. Maluku ke TPS secara manual, tetapi KPU Kab/Kota dan/atau PPS hanya cukup Pemilihan (KIP) dengan berpedoman pada Qanun.6 Sehingga, posisi Qanun.
e. bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan. Gubernur/Wakil Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan. Calon Wakil dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 oleh KIP Aceh Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang PILKADA Aceh. Politik & Hukum Senin, 09 Januari 2017 - Oleh opt2. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pilkada 2017 di Propinsi Aceh akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih politik dalam Rancangan Qanun (Raqan) pilkada 2017 perubahan terhadap 26 Okt 2015 PDF | Tulisan dalam buku ini merupakan kumpulan catatan penulis dalam bentuk opini yang sebahagian besar Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Pilkada. Merujuk gubernur Aceh terpilih untuk periode 2012-2017. (1) KIP Aceh menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah Aceh. (2) KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan
Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat Islamic criminal law in Aceh - Wikipedia Institution of Islamic criminal law in Aceh began with Qanun No. 11 of 2002, which was largely symbolic. In 2003 further laws were passed: Qanuns No. 12, which dealt with the consumption of alcohol, No. 13, on gambling, and No. 14, on khalwat (being alone with someone of the opposite sex who is not a spouse or a relative). Qanun Aceh – KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN No Nomor Qanun Judul Qanun Download 1 NOMOR 6 TAHUN 2016 PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur ... Jan 10, 2017 · Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. in Pengumuman January 10, 2017 10,591 Views
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN … Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun 2017-2022 ini didasarkan dan tetap mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada 2017. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2017-2022. Analisis Legalitas Keikutsertaan Mantan Narapidana di ... Jul 11, 2016 · Kehadiran mantan narapidana yqng ikutserta dalam kompetisi di Pilkada Aceh menjadi bahan diskusi di kalangan publik Aceh. Lantas bagaimana posisi dan kedudukannya secara legalitas hukum dan peraturan lainnya? Lalu apa dampak lainnya yang akan timbul ketika mereka terlibat dalam Pilkada 2017 di Provinsi Aceh nantinya? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun ...
Belum lagi kebijakan pemerintah dalam bentuk qanun dan aturan lainnya yang membatasi pandangan keyakinan dan ekspresi identitas," ungkap Petua Chik Perkumpulan Prodeelat itu. Dia melanjutkan, tidak boleh dipungkiri, di Kota Banda Aceh masih sering terdengar tuduhan-tuduhan pendangkalan akidah dan stigma sesat terhadap kelompok tertentu.
Sharia Criminal Code Expands in Aceh - BenarNews
